Selama Cuti, ASN Dilarang Menggunanakan Fasilitas Negara

TIVATIMUR.COM,TERNATE- Terhitung hari ini, Jumat (29/4/2022), seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut), mulai cuti kerja hingga Senin (9/5/2022) nanti.

Selama cuti, ASN maupun para pejabat dilarang menggunkan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi. Tidak hanya itu, para ASN juga dilarang menambahkan hari cuti, sebagaimana edaran Wali Kota Ternate nomor: 800/1418/2022.

Sekrtaris Daerah Kota Ternate, Jusuf Sunya mengatakan, hari libur dan cuti bersama ASN sudah dikeluarkan Wali Kota Ternate, merujuk pada Kepres nomor 4 tahun 2022 tentang cuti bersama ASN tahun 2022. Lalu ditindaklanjuti Kemenpan-RB tentang cuti PNS menjelang libur hari raya, diikuti dengan keputusan bersama Menteri Agama, Menaker dan Menpan-RB.

Dalam keputusan itu, lanjutnya, pemerintah sudah memperhatikan kondisi terakhir pasca pandemi ada ruang terbuka, sehingga cuti bersama dan libur ini sedikit panjang.

“Pemerintah menambah cuti itu mulai 29 April sampai tanggal tanggal 9 Mei itu semua ASN sudah wajib masuk kantor tanpa kecuali, jadi sekitar 10 hari sehingga ada ruang kepada ASN untuk berkumpul dengan keluarga,” ucapnya.

Sementara untuk OPD pelayanan public, dalam cuti dan libur ini berbeda, dimana OPD yang berkaitan dengan pelayanan publik ada prioritas tertentu. Mereka akan diberikan waktu secara bergilir sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sesuai surat edaran Wali Kota.

“9 Mei semua pegawai sudah wajib masuk kantor, jadi tidak boleh lagi ada cuti tambahan. Jadi kita akan memberikan hukuman bagi yang melanggar sebagaimana dalam surat edaran Wali Kota sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan, jadi semua ASN wajib memperhatikan surat yang telah ditetapkan itu,” tegas Jusuf Sunya.

Sementara edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), agar tidak menggunakan fasilitas negara dalam libur dan cuti itu juga berlaku bagi ASN di Kota Ternate. Namun di Kota Ternate ini jarang terjadi, tapi Pemkot tetap tegakan edaran KPK.

Dirinya juga mengimbau kepada perusahan yang ada di Kota Ternate, agar dapat menindaklanjuti surat edaran Menaker terkait dengan pelaksanaan cuti bersama di perusahan.

“Tapi disesuaikan dengan perjanjian bersama antara karyawan dan perusahan sehingga hak-hak karyawan dapat diberikan. Selain itu, perusahan juga diminta memberikan THR ke karyawannya seminggu sebelum hari raya,” imbaunya.

“Itu jadi perhatian kita untuk terus melakukan pemantauan, dan evaluasi sehingga dalam menyambut idul fitri itu hak mereka sudah dipenuhi,” sambungnya, mengakhiri. (udi)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *